Tujuan Pembelajaran

  1. mengetahui  kondisi demokrasi liberal
  2. memahami dikret Presiden 5 juli 1959

Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi. Sehingga masa ini diidentifikasikan dengan masa jatuh bangunnya kabinet.

Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara diatur menurut Undangundang Dasar yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu.

  1. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal

Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat itu (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet.

Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950-1951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet 1957-1959).

Konflik antar partai mendesak Presiden memberlakukan undang-undang SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur cabinet.

Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugastugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden.

Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan Banteng memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat situasi negara semakin mengkhawatirkan.

  1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Di dalam sidang konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa konstituante dianggap tidak mampu bekerja lagi. Krisis politik pun semakin merajalela dan partai-partai tidak dapat mengatasinya sehingga negara benar-benar dalam keadaan gawat.

Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dicapailah kesepakatan antara presiden, kabinet, dewan nasional, wakil-wakil partai, dan pimpinan TNI untuk kembali ke UUD 1945. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi krisis nasional. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli 1959 yang isinya sebagai berikut :

  1. Pembubaran Konstituante
  2. Berlakunya kembali UUD 1945
  3. Tidak berlakunya UUDS 1950

Dekrit Presiden itu juga menetapkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara (DPRS), Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Dekrit yang kemudian dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengawali masa demokrasi terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Modul Materi Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kepangkatan (Upkp)
Pegawai Negeri Sipil (Pns) Badan Pom Ri. Sejarah Indonesia. 2014. Jakarta: Badan Pom RI. (https://diklatbpom.files.wordpress.com/2014/05/modul-udupkp-bpom_sejarah-indonesia.pdf)