MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 – 1965

foto dilansir putrapunyacerita.com

Tujuan Pembelajaran

  1. memahami sejarah singkat kepemimpinan demokrasi terpimpin
  2. memahami peristiwa G30 S/PKI

Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit tersebut disebabkan karena ketidakmampuan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian di dalam praktik ketatanegaraannya dalam sistem Demokrasi Terpimpin ini tidak dilaksanakan secara konsekuen, bahkan justru sebaliknya, karena di dalam praktiknya sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, tetapi didasarkan kepada keinginan atau ambisisi politik Presiden Soekarno.

  1. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden sekaligus bertindak sebagai perdana menteri, sedang Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Pertama. Program pokok kabinet meliputi penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat dan masalah sandang pangan.

Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 untuk mengatur kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain menyebut bahwa hanya partai-partai yang dapat menerima Pancasila yang akan diberi hak hidup. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ada tokoh-tokohnya yang dianggap terlibat PRRI/Permesta. Lembaga-lembaga tertinggi negara diubah oleh Presiden. DPR dan MPR dibentuk tanpa melalui pemilu dengan nama DPR Gotong Royong dan MPR Sementara. Selain itu dibentuk pula lembaga-lembaga inkonstitusional seperti Front Nasional yang bertujuan memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 serta Depernas (Dewan Perancang Nasional) yang bertugas merancang pembangunan nasional.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin ada kekuatan politik waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya. PKI yang sejak tahun 1952 bangkit kembali setelah ditumpas dalam pemberontakan Madiun (1948), dengan menerima Pen Pres No. 7/1959 partai ini mendapat tempat dalam tatanan politik. Kemudian dengan menyokong gagasan NASAKOM (Nasionalisme – Agama – Komunisme) dari Presiden, PKI dapat memperkuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI.

Satu program Kabinet Kerja yang pada hakekatnya merupakan tuntutan nasional adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini merupakan bagian dari Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945, tetapi Belanda belum bersedia menyerahkan bahkan berlarut-larut sampai tahun 1962. Mula-mula Indonesia mencoba memperjuangkan kembalinya wilayah itu melalui PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada tahun 1961, Pemerintah RI mengambil sikap tegas yaitu merencanakan penyerbuan ke Irian Barat. Rencana ini dinamakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dalam rangka mencari bantuan untuk operasi militer ke Irian Barat itulah Pemerintah RI mendekati Uni Soviet. Langkah ini ditempuh setelah negara-negara barat (terutama Amerika Serikat) tidak bersedia memberikan dukungan. Dalam rangka membebaskan Irian Barat inilah pada tahun 1962 dibentuk Komando Mandala di bawah pimpinan Kolonel Soeharto.

Dengan dibentuknya Operasi Mandala, maka suasana perang semakin dekat. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan. Usaha ini berhasil dan pada tanggal 15 Agustus 1962 pihak Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Duta Besar AS untuk PBB Ellsworth Bunker menjembatani pertikaian ini. Bunker mengusulkan agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Dalam masa peralihan itu Irian Barat dipegang oleh suatu badan PBB, UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). Badan ini menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Masalah lainnya adalah masalah Malaysia muncul ketika Perdhana Menteri Malaysia, Tengku Abdulrakhman mengusulkan pada pemerintah Inggris untuk membentuk federasi antara daerah-daerah jajahan Inggris di Asia Tenggara. Federasi tersebut Federasi Malaysia yang meliputi daerah-daerah Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Indonesia dengan tegas menolak pembentukan federasi tersebut. Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap bahwa federasi itu proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia.

Filipina juga merasa dirugikan dengan pembentukan federasi tersebut. Karena itu masalah federasi menjadi masalah internasional dan menimbulkan ketegangan di Asia Tenggara. Untuk menghindari terjadi perang di Asia Tenggara, kemudian diusahakan penyelesaian melalui perundingan. Setelah itu kemudian dilakukan perundingan-perungdingan baik di Tokyo maupun di Manila. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Manila 7 Juni 1963, wakil Indonesia dan Filipina menyatakan bahwa tidak berkeberatan atas pembentukan federasi tersebut asal memang dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara dan untuk mengetahui kehendak rakyat Kalimantan Utara tersebut harus dilakukan Referendum oleh PBB.

Namun sebelum referendum selesai Tengku Abdulrakhman dan Inggris telah mengumumkan berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Indonesia mengajukan protes, karena menganggap Tengku Abdulrakhman melanggar Konferensi Tingkat Tinggi di Manila. Dalam konferensi tersebut Tengku Abdulrakhman menjanjikan untuk menangguhkan Proklamasi Federasi Malaysia sampai Tim PBB menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui Federasi Malaysia dan membuka tahap baru dalam konfrontasinya terhadap Malaysia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk menggagalkan dan menghancurkan Federasi Malaysia.

  1. Peristiwa Gerakan 30 September/PKI

Mulai bulan Juli atau akhir Juni 1965, PKI menyusun rencana untuk menghancurkan pimpinan TNI AD yang menghalanginya dalam segala bidang. Pelaksanaan rencana itu dikaitkan dengan kondisi kesehatan Presiden. Pada bulan Agustus, Soekarno terkena serangan flu yang gawat sekali. Pada tanggal 30 September 1965, PKI telah melancarkan operasi militer yang mereka namakan Gerakan 30 September.

Pada malam yang naas itu 6 orang Jenderal Pimpinan TNI AD dibunuh secara kejam, tetapi Jenderal A.H. Nasution dapat meloloskan diri. Komandan Kostrad Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih pimpinan AD dan bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Operasi militer dilancarkan mulai tanggal 1 Oktober 1965. Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi berhasil direbut. Pada hari itu juga Kota Jakarta telah dapat dikuasai kembali. Selanjutnya setelah diketahui bahwa basis utama G 30 S/PKI berada di sekitar Lanuma Halim Perdanakusuma, maka mulailah dilakukan persiapan-persiapan untuk membebaskan Halim. Kekuatan PKI pun hancur berantakan.

Menghadapi situasi yang terdesak dan karena tidak adanya dukungan ABRI dan masyarakat pemimpin PKI DN Aidit meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dan kemudian selalu berpindah-pindah tempat. Namun ABRI dengan bantuan masyarakat terus berusaha menghancurkan kekuatan G 30 S/PKI juga di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Aidit kemudian ditangkap di Manisrenggo Solo.

 

Modul Materi Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kepangkatan (Upkp)
Pegawai Negeri Sipil (Pns) Badan Pom Ri. Sejarah Indonesia. 2014. Jakarta: Badan Pom RI. (https://diklatbpom.files.wordpress.com/2014/05/modul-udupkp-bpom_sejarah-indonesia.pdf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *