Orde Reformasi (Part 3)

foto dilansir kompasiana.com

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

Semenjak masa Reformasi, tradisi program kerja 100 hari presiden terpilih Indonesia baru dikenal. Pada 100 hari pertamanya, SBY-JK dihantam badai Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan Nias. Susilo Bambang Yudhoyono meminta bantuan internasional sekitar 75 miliar USD untuk membangun infrastruktur di Indonesia, pada forum APEC di Chile Dalam masa 5 tahun pemerintahannya, SBY dikenal paling berhasil dalam pemberantasan korupsinya. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalamai kenaikan dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,6 pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi 2,8 pada tahun 2009.

Catatan positif lainnya adalah SBY berhasil mempertahankan kewenangan penuntutan KPK yang pada saat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sempat terjadi tarik-menarik untuk menghilangkan kewenangan penuntutan KPK tersebut. Di tengah polemik dan perdebatan hukum dan politik, SBY berani mengambil terobosan/ manuver dengan menerbitkan Perpu Plt. Pimpinan KPK untuk mengatasi pemberhentian sementara kepada 3 orang pimpinan KPK dan stagnasi kinerja KPK. Terakhir adalah dukungan SBY atas penuntasan kasus Bank Century baik dari sisi politis maupun hukum.

Pada pemerintahan SBY terjadi pula kenaikan harga BBM sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2005 dan pada tanggal 24 Mei 2008, namun berbeda dengan pemerintahan yang lain, terdapat Kebijakan penurunan harga BBM yang diberlakukan pada Desember 2008. Prestasi lainnya adalah Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan kelompok separatis Aceh, Gerakan Aceh Merdeka. Pada bulan Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM kembali duduk di meja perundingan yang diketuai oleh Martti Ahtisaari. Setelah terjadinya Tsunami yang meluluh-lantakkan Aceh, GAM akhirnya setuju untuk menyerahkan seluruh senjatanya dan pemerintah Indonesia setuju untuk menarik seluruh tentara Indonesia, memberikan otonomi, dan pemilihan langsung boleh diselenggarakan. Perjanjian damai berhasil ditandatangani dan secara resmi mengakhiri gerakan separatis GAM.

Pada akhir Agustus 2005, Pemerintah Indonesia membebaskan 200 tahanan GAM, tindakan yang merupakan bagian dari ditandatanganinya persetujuan perdamaian. pada periode 2004-2009 juga menuntaskan perundangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti UU tentang Pajak, UU tentang Kesehatan, UU tentang Kewarganegaraan, dan lebih sedikit menghasilkan UU mengenai pemekaran daerah.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

Selanjutnya pada 8 Juli 2009, diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Kebijakan penurunan harga BBM baru diberlakukan pada Desember 2008 dan November 2012.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah meletakkan 5 strategi pokok, yaitu :

  1. melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi
  2. seluruh Rakyat Indonesia melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance.
  3. demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
  4. melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi
  5. belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain.

Dari lima strategi pokok tersebut, dalam dokumen visi dan misi pasangan SBY-Boediono kemudian dikembangkan 13 program kerja yang meliputi melanjutkan program pendidikan nasional, kesehatan masyarakat, program penuntasan kemiskinan; menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi Rakyat Indonesia; melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia; meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras, gula, jagung, dsb; menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia; menciptakan good government dan good corporate governance; melanjutkan proses demokratisasi; melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pengembangan teknologi; perbaikan lingkungan hidup; dan pengembangan budaya bangsa.

Modul Materi Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kepangkatan (Upkp)
Pegawai Negeri Sipil (Pns) Badan Pom Ri. Sejarah Indonesia. 2014. Jakarta: Badan Pom RI (https://diklatbpom.files.wordpress.com/2014/05/modul-udupkp-bpom_sejarah-indonesia.pdf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *