Pemerintahan Masa Kolonial Belanda di Indonesia (Part 4)

Masa Komisi Jenderal (1816-1819). Setelah Traktat London I ditandatangani (1814), maka pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang akan menerima kembali semua jajahannya di Asia Tenggara dari pemerintah Inggris di Indonesia. Walaupun Raffles selalu menghalanghalangi pengembalian daerah jajahan Belanda itu, namun usaha tersebut hanya bisa menunda waktu penyerahan, karena akhirnya dikembalikan juga. Raffles yang tidak setuju pengembalian daerah jajahan tersebut, terutama Pulau Jawa, maka setelah menyerahkan jabatannya kepada Jansens, ia lalu pergi ke Bangkahulu dan menjadi Gubernur di daerah itu. Tetapi tindakan Raffles itu ditentang Muntinghe (penguasa Belanda di Palembang). Akhirnya Raffles pergi ke Selat Malaka. Sewaktu melewati bukit Barisan ia menemukan bunga Rafllesia, yaitu bunga yang terbesar di dunia. Dari situ akhirnya Raffles berhasil mendirikan kota Singapura untuk menyaingi dan menutup pelabuhan Belanda di Batavia. Sementara itu komisi yang dibentuk Belanda untuk menerima kembali Indonesia dari Inggris dinamakan Komisi Jenderal. Adapun anggota komisi tersebut adalah Cornelius Theodore Elout, A. A. Buyskes dan Baron van der Capellen. Dalam tahun 1816 komisi ini datang ke Indonesia. Dalam tahun itu juga Letnan Gubernur Inggris, John Fendall menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Di samping bertugas menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain yaitu:
  1. Menyusun pemerintahan baru.
  2. Mengusahakan ketenteraman dan perbaikan nasib penduduk Indonesia, misalnya penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, perdagangan dan pertanian (penanaman) harus bebas, kecuali tanaman kopi, rempah-rempah dan candu.
  3. Menyusun angkatan darat dan laut.
  4. Menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintahan Belanda di Indonesia.
Berdasarkan hak dan kewajiban Komisi Jenderal, akhirnya berhasil disusun suatu pedoman pemerinhan yang benar-benar bersifat liberal, yaitu:
  1. Pajak tanah yang dibuat oleh Raffles dilanjutkan, hanya lebih disempurnakan agar peraturan-peraturan yang bersifat sewenang-wenang tidak terjadi lagi.
  2. Pajak tersebut dapat dibayar dengan uang kontan atau dengan barang-barang. Peraturan ini bertujuan untuk menghindarkan rakyat dari para peminjam uang, serta agar lebih memudahkan bagi mereka yang memiliki uang.
  3. Pajak kepala tidak dipungut secara perorangan tetapi dibayar oleh desa. Cara ini menyimpang dari tujuan, namun merupakan pendekatan yang lebih realistis. Namun sistem ini bisa mengurangi banyaknya petugas, serta mengatasi kesulitan tanahtanah yang belum diukur secara renci.
  4. Besarnya pajak harus disetujui oleh kerajaan dan desa yang bersangkutan.
  5. Rakyat tidak boleh disuruh kerja paksa. Orang-orang yang datang bekerja dengan sendirinya harus dibayar sesuai dengan bidang garapnya.
  6. Penanaman wajib bagi tanaman-tanaman tertentu diteruskan guna mendapatkan devisa negara, misalnya kopi di Priangan. Pengawasan tanaman model pelayaran Hongi di Maluku, dihapuskan.
  7. Perlu ada penambahan pegawai, pegawai yang buruk dipecat. Pegawai pribumi diperlakukan dengan hormat, dan digaji dengan uang (bukan tanah atau memeras rakyat).
  8. Sistem pemerintahan tidak langsung dihidupkan kembali, pengadilan dibentuk, dengan sistem dua lapis. Perkara yang menyangkut orang Eropa dan pribumi hendaklah diadili dalam pengadilan yang berbeda, dan dipimpin oleh hakim bukan juri.
  9. Pembaruan Raffles yang menghormati hak asasi manusia dan penghapusan perbudakan diteruskan dan diabadikan.
Rencana undang-undang yang dibuat oleh Komisi Jenderal tersebut akhirnya disahkan pada tahun 1819. Melihat roh undang-undang baru itu jelaslah bahwa pemerintah Belanda akan menguntungkan rakyat Indonesia akan diberlakukan, terutama di Jawa. Jika undang-undang itu dilaksanakan secara jujur, maka rakyat Indonesia akan terbebaskan dari pemerintahan yang kejam yang telah dirasakan selama ini. Dalam pada itu Belanda juga akan mendapat faedah yang besar. Nampaknya undang-undang yang bersifat liberal ini benar-benar akan dilaksanakan sungguhsungguh sebab salah seorang anggota Komisi Jenderal, yakni Gourdet A. Baron van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai Gubernur Jenderal yang baru, sekaligus yang akan melaksanakan undang-undang yang liberal itu.   Day, Clive, The Dutchin Java, Kulalumpur, Oxford University Press, 1966 Khoo, Gilbert, Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500, Kualalumpur, Penerbit Fajat Bakti Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai Akhir Abad XIX, Jakarta, Prajnya Paramita, 1984. Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, jilid 2, Jakarta, PT Gramedia, 1980.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *