Masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia (Part 2)

Masa Politik Kolonial Liberal (1800-1811)

 

Politik kolonial liberal digelar sejak 1 Januari 1800, dijalankan oleh gubernur Jenderal van Straten dan Gubernur Jenderal Daendels. Pada tahun 1800, Negeri Belanda berada di bawah penjajahan Perancis. Perancis di bawah Napoleon berhasil merebut Belanda, sehingga secara tidak langsung Indonesia dijajah Perancis.

 

Kerajaan Belanda dilebur menjadi Republik Bataaf yang dikuasai oleh partai Patriot yang dipimpin Daendels. Oleh Napoleon, Daendels diangkat menjadi panglima perang. Kemudian Negeri Belanda diubah menjadi kerajaan lagi. Rajanya adalah Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, yang bercita-cita menguasai seluruh Eropa dengan pimpinan keluarganya sendiri.

 

Perang Perancis-Inggris membahayakan Indonesia, karena Inggris berusaha merebut daerah-daerah VOC. Louis Napoleon mengirim Daendels sebagai Gubernur Jenderal ke Indonesia. Tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita Revolusi Perancis.

 

Dalam menjalankan tugasnya itu, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Untuk mencegah penyalah-gunaan kekuasaan, serta hakhak bupati mulai dibatasi, terutama yang menyangkut penggunaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Baik wajib tanam maupun wajib kerja hendak dihapuskannya. Hal ini tidak hanya akan mengurangi pemerasan oleh para penguasa tetapi juga lebih selaras dengan prinsip kekebasan berdagang.

 

Kondisi pada waktu itu menjadi hambatan pokok bagi pelaksanaan ide-ide bagus tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat itu keadaan masih berlaku zaman VOC ialah bahwa 1) para bupati dan penguasa daerah lainnya masih memegang peranan dalam perda-gangan. Sebagai perantara mereka memperoleh keuntungan, antara lain berupa prosenan kultur. Hadiah tersebut berupa presentasi dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Sistem itu membawa akibat bahwa pasaran bebas tidak berkembang dan tidak muncul suatu golongan pedagang, suatu unsur sosial yang lazim berperan penting dalam proses liberalisasi masyarakat feodal atau tertutup.

 

2)Faktor penghambat kedua adalah bahwa dalam struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Kepemimpinannya berakar kuat dalam masyarakat sehingga tidak mudah menggeser kedudukannya, apalagi mengurangi kekuasaan dan wewenangnya.

3) Adapun faktor selanjutnya terdapat dalam tugas pemerintahan Daendels sendiri yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa terhadap serangan Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels memperkuat angkatan darat, angkatan laut dan melakukan perbaikan keuangan pemerintah.

 

Dalam rangka memperkuat angkatan darat, Daendels meningkatkan jumlah tentaranya. Ia mengangkat orang-orang Indonesia terutama orang Minahasa dan Madura. Demikian juga para budak dibebaskan untuk dijadikan prajurit. Dalam waktu singkat Daendels memiliki 20 ribu prajurit Untuk kelengkapan prajurit tersebut, didirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

 

Demikian pula, agar pemindahan tentara di pantai utara Jawa bisa dilakukan dengan cepat, Daendels membuat jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1000 km dengan kerja rodi (paksa). Jalan raya itu disebut Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Untuk keperluan pembangunan raksasa itu dibutuhkan tenaga rakyat, maka dari itu wajib kerja (verplicte diensten) dipertahankan. Di samping itu wajib penyerahan juga masih berlaku yaitu pajak hasil bumi (kontingenten). Ia juga mengadakan pinjaman paksa dan monopoli beras, serta menjual sebagian tanah gubernemen (pemerintah) kepada kaum pengusaha (partikelir atau swasta).

 

Dengan demikian pada masa pemerintahan Daendels sebenarnya sistem tradisional masih berjalan terus. Sejalan dengan prinsip-prinsip kebijaksanaannya Daendels membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat penguasa daerah diatur kembali, termasuk larangan untuk menjual-belikan jabatan itu. Karena mengadakan pemberontakan atau menentang kebijaksanaan Daendels maka kesultanan Banten dihapuskan. Dengan dibangunnya Jalan Raya Pos, ternyata bukan hanya kepentingan militer saja yang terlayani, tetapi jalan tersebut juga sangat penting untuk pengembangan sosial, ekonomi dan politik. Ini berarti bahwa jalan tersebut tidak hanya berperan dalam bidang transportasi, tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial.

 

Daendels dikenal memiliki sifat gila hormat, gila kuasa dan keras kemauannya. Karena sifat-sifatnya itu ia dijuluki Tuan Besar Bledeg (Tuan Besar Guntur), sehingga mengundang kebencian rakyat dan para pegawainya. Louis Napoleon yang merasa bertanggung jawab atas baik-buruknya pemerintahan di Indonesia, merasa tersinggung kehormatannya atas sikap Daendels itu. Karena itu pada tahun 1811 ia dipanggil ke Eropa dan diganti oleh Jansens. Setelah dicopot dari jabatannya, ia menjadi opsir tentara Perancis dan ikut menyerang Rusia pada tahun 1812. Ketika Napoleon jatuh pada tahun 1814, Daendels kembali ke Negeri Belanda dan diangkat menjadi Gubernur di Guinea Afrika (Afrika Barat) sampai meninggal pada tahun 1818.

 

Day, Clive, The Dutchin Java, Kulalumpur, Oxford University Press, 1966

Khoo, Gilbert, Sejarah Asia Tenggara Sejak Tahun 1500, Kualalumpur, Penerbit Fajat Bakti

Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai Akhir Abad XIX, Jakarta, Prajnya Paramita, 1984.

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, jilid 2, Jakarta, PT Gramedia, 1980.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *